DKI Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Area Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap bahwa tanpa bantuan insentif dari pemerintah, pemasaran mobil hybrid cukup baik di lingkungan ekonomi Indonesia.
“Selama ini tanpa insentif juga penjualannya cukup baik,” kata beliau pada Green Initiative Conference Kumparan di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa.
Ketika ditanya apakah dapat dipastikan mobil kombinasi bensin dan juga listrik yang disebutkan tiada akan mendapat insentif, Menko Airlangga menjawab “dipastikan transaksi jual beli naik”.
Baca juga: Perbedaan mobil BEV kemudian hybrid
Perdebatan masalah pemberian insentif mobil hybrid di dalam antara pemangku kepentingan, asosiasi, pakar, hingga berubah-ubah produsen otomotif sempat berlangsung alot di beberapa bulan terakhir.
Sebelumnya, pada akhir Agustus lalu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Negara Indonesia (Gaikindo) setuju dengan Menteri Industri (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita yang menyampaikan keinginannya terhadap mobil hybrid untuk turut mendapat insentif dari pemerintah walaupun besarannya tak sebesar insentif untuk mobil listrik murni (Battery Electric Vehicle/BEV).
Ketua I Gaikindo Jongkie D. Sugiarto menilai, mobil hybrid pantas mendapat insentif berkat efisiensi material bakarnya yang digunakan lebih banyak baik dibandingkan mobil konvensional alias mobil bermesin pembakaran internal (ICE).
Baca juga: TMMIN: Hybrid dan juga bioetanol dapat bantu RI turunkan emisi selain BEV
Selain itu, mobil hybrid, menurut Jongkie, menciptakan polusi yang mana tambahan rendah oleh sebab itu mesin ICE pada mobil ini jarang beroperasi, yang tersebut pada akhirnya dapat membantu Indonesi mengempiskan emisi pada 2030.
Mobil hybrid juga dinilai lebih besar andal dikarenakan tidak ada memerlukan infrastruktur khusus berbentuk Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) seperti BEV.
Sementara itu pada awal September lalu, Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Nusantara (Periklindo) menyetujui langkah pemerintah menyoal insentif mobil hybrid yang digunakan tidaklah akan memberikan insentif untuk kendaraan jenis yang disebutkan pada tahun ini.
Baca juga: Periklindo setujui kebijakan pemerintah perihal insentif mobil "hybrid"
"Kami tak menyokong hybrid mendapatkan subsidi ya," kata Ketua Umum Periklindo, Moeldoko pada Jakarta, Rabu.
Periklindo menyatakan hal yang disebutkan agar pemerintah dapat sepenuhnya memberikan dukungan penuh terhadap kendaraan listrik yang dimaksud memang benar berfokus pada penyelenggaraan energi bersih sejalan dengan komitmen pemerintah Negara Indonesia menghadapi tujuan pengerjaan keberlanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Saat ini, regulasi yang berlaku untuk mobil hybrid ialah pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 6-12 persen. Hal ini berbeda dengan BEV yang mendapatkan beragam fasilitas, mulai dari PPnBM 0 persen hingga PPN ditanggung pemerintah (DTP).
Baca juga: Gaikindo setuju dengan Menperin perihal pemberian insentif mobil hybrid
Fasilitas PPN DTP diberikan khusus menghadapi mobil listrik dengan Derajat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal sebesar 40 persen. Adapun besaran PPN DTP yang dimaksud diberikan sebesar 10 persen.
Dengan infrastruktur ini, PPN yang mana dikenakan menghadapi penyerahan mobil listrik dengan TKDN minimal 40 persen adalah sebesar 1 persen. Fasilitas PPN DTP diberikan untuk masa pajak Januari hingga Desember 2024.
Baca juga: Studi ICCT : HEV masih belum efisien pada menyimpan lingkungan
Artikel ini disadur dari Soal mobil hybrid, Menko Airlangga: Tanpa insentif penjualan baik
