Reshuffle Kabinet yang tersebut Umurnya Tinggal 5 Akhir Pekan Lagi, Pakar: Pemborosan Uang Negara

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle kabinet di dalam penghujung masa jabatannya, termasuk menggantikan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial dengan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Keputusan ini menyebabkan banyak pertanyaan kemudian kritik mengenai urgensi juga kegunaan reshuffle, teristimewa dikarenakan sisa waktu masa jabatan semata-mata sekitar 1,5 bulan.

Pakar Kebijakan kemudian Ekonom UPN Veteran Ibukota Indonesia Achmad Nur Hidayat menilai reshuffle kali ini selain tidak ada efektif juga memboroskan anggaran negara kemudian dapat mengakibatkan kesan bahwa penggantian menteri dilaksanakan untuk kepentingan pribadi, bukanlah untuk negara.

“Mengganti menteri di waktu yang digunakan sangat singkat, kurang dari 2 bulan sebelum berakhirnya masa pemerintahan merupakan langkah tak efisien dari segi kinerja maupun anggaran,” ujar Achmad, Rabu (11/9/2024).

Menteri baru yang dimaksud diangkat di waktu sesingkat itu tiada akan miliki cukup waktu untuk melakukan kebijakan strategis atau pembaharuan signifikan.

Waktu yang diperlukan untuk beradaptasi dengan sikap baru lalu memahami dinamika kementerian sangat terbatas, sehingga sangat sulit bagi menteri baru untuk memberikan kontribusi yang dimaksud berarti. Akibatnya, kinerja menteri baru hampir tidak ada akan berdampak, menjadikan pergantian ini tak lebih banyak dari sekadar formalitas urusan politik tanpa khasiat nyata bagi masyarakat.

Menurut dia, lebih besar bijaksana jikalau Presiden menunjuk individu Pelaksana tugas (Plt) dari pada kementerian pada bawah koordinasi kementerian terkait daripada melakukan reshuffle yang mana penuh biaya.

Penunjukan Plt akan lebih banyak efektif sebab pejabat yang mana ditunjuk biasanya telah memahami seluk-beluk kementerian dan juga tak perlu melintasi proses penyesuaian yang digunakan panjang. Dengan demikian, kebijakan dapat berjalan lebih besar optimal di tempat sisa waktu pemerintahan tanpa harus terganggu oleh proses transisi.

Langkah ini juga dapat menghemat anggaran negara yang digunakan semestinya bukan perlu dikeluarkan untuk pelantikan, pergantian staf, lalu penyesuaian birokrasi lainnya.

Dia menuturkan reshuffle kalini ini mengakibatkan kesan yang tersebut kurang baik pada mata publik. Seolah-olah Jokowi melakukan perombakan kabinet demi berbagi jabatan yang dapat memunculkan ramalan bahwa menteri baru merasa memiliki utang budi untuk pribadi presiden.