Jakarta – Anggota Panitia Khusus Angket Haji atau Pansus Haji, Wisnu Wijaya, mengungkapkan rapat perdana pansus haji kemungkinan diselenggarakan setelahnya semua jemaah haji Indonesi kembali ke tanah air.
“Kalau husnudzon saya itu menanti semua jemaah balik dulu dari Saudi. Ini adalah mungkin saja merek (pimpinan DPR) miliki beberapa pertimbangan supaya komplit dulu, lengkap dulu,” kata Wisnu ketika dihubungi Tempo, Senin, 22 Juli 2024.
Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengemukakan ia sama-sama anggota pansus haji lain juga sudah pernah menanyakan ihwal jadwal rapat perdana pansus ke pimpinan komisi. Wisnu menanyakan tentang jadwal rapat untuk Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid.
“Dijawabnya Pak Abdul Wahid sedang menemui para pimpinan. Sementara infonya seperti itu. Jadi rundown juga belum di-share dari Sekretariat Pansus,” ujar Wisnu.
Agenda rapat perdana akan memilih siapa yang mana akan berubah jadi pimpinan pansus. Namun Wisnu mengemukakan belum ada pembahasan perihal siapa yang akan mengatur pansus sampai rapat perdana digelar. Ia menuturkan, apabila pekan ini tidaklah ada kejelasan masalah rapat perdana, banyak anggota pansus akan menemui pimpinan DPR RI untuk menggalakkan rapat. Ia optimistis pansus dapat menyelesaikan tugasnya meskipun rapat perdana molor.
“Masa targetnya September seharusnya sudah ada selesai. Karena kemarin kesepakatannya ke masa reses ini pun kita akan rapat. Dua bulan kita punya waktu, kita yakin cukuplah untuk menyelesaikan,” tutur Wisnu.
Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga memaparkan pansus sampai ketika ini belum bekerja secara resmi. Namun ia mengemukakan secara individu anggota pansus telah mulai bekerja pada setiap-tiap lini untuk mengoleksi bukti dan juga aduan.
Anggota pansus angket haji DPR, Luluk Nur Hamidah, mengutarakan rapat perdana akan dikerjakan DPR pada bulan ini, setelahnya pada Rabu, 17 Juli 2024, rapat batal dengan dalih kendala teknis.
“Pansus akan dijalankan DPR periode 2019-2024, kami yang mana akan menuntaskan,” ujar Luluk terhadap Tempo, Kamis, 18 Juli 2024.
Politikus Partai Keadilan Bangsa atau PKB itu menyatakan DPR tidak ada akan mewariskan jadwal pansus haji untuk anggota periode setelahnya. Alasannya, DPR mengklaim tak ingin menyebabkan upaya perbaikan ibadah haji berlarut-larut.
“Apalagi temuan dugaan penyelewengannya kami yang mana menemukan,” ujar Luluk.
Pada 9 Juli lalu, DPR menyetujui pembentukan pansus haji di sidang paripurna ke-21 masa persidangan V. Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, mengetuk palu tanda setuju pasca menanyakan ke partisipan sidang. Pansus ini disahkan pasca anggota Komisi Keagamaan DPR, Selly Andriany Gantina, membacakan pertimbangan alasan dibentuknya pansus haji. Ada 35 anggota DPR dari lebih banyak dua fraksi yang mana menyetujui secara resmi pembentukan pansus haji ini.
Artikel ini disadur dari Rapat Perdana Pansus Haji Kemungkinan Digelar Setelah Semua Jemaah Kembali ke Tanah Air
