Jakarta – Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah akan kembali mengadakan rapat pleno pada 27–28 Juli 2024. Bila pleno terakhir pada Sabtu, 13 Juli 2024 tak lama kemudian berlangsung dalam Jakarta, pleno kali ini akan bertempat pada Yogyakarta.
Dalam pleno terakhir, PP Muhammadiyah menggodok sikap mereka itu terhadap izin bidang usaha pertambangan (IUP) yang tersebut diberikan pemerintah terhadap ormas keagamaan. Bahkan, Menteri Investasi/Kepala Badan Sinkronisasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, hadir pada acara itu untuk menjelaskan ihwal konsesi tambang.
Sampai pada waktu ini, belum ada pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah ihwal hasil pleno itu. Tempo pun dihalangi tenaga keamanan untuk meliput acara tersebut.
Ketua PP Muhammadiyah Sektor Hukum, Hak Asasi Individu atau HAM, dan juga Hikmah, Busyro Muqoddas, membenarkan organisasinya akan mengadakan pleno pada waktu dan juga tempat itu. Namun, ia mengungkapkan rencana kali ini tak cuma akan mengkaji ihwal tambang.
“Iya (rapat pleno), tetapi agendanya lebih banyak umum, tiada spesifik tentang itu (tambang),” kata beliau ketika dihubungi Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.
PP Muhammadiyah mengatur rapat pleno dalam Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, pada Sabtu, 13 Juli 2024 untuk mengkaji kebijakan pemerintah tentang izin tambang untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan diantaranya memutuskan sikap apabila mendapat tawaran menjalankan tambang dari pemerintah.
“Jadi kami akan cari mekanisme di Muhammadiyah untuk mendiskusikan perihal tambang ini lewat forum yang dimaksud tambahan besar. Kemungkinan itu akan kami bahas pada pleno diperluas yang tersebut mengundang pimpinan wilayah seluruh Indonesia,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti di Ibukota Indonesia pada Kamis, 11 Juli 2024
Menurut Abdul Mu’ti, Muhammadiyah tak akan sembarangan di mengambil tindakan mengenai izin tambang untuk ormas ini. Ia menilai, seluruh elemen di organisasi harus terlibat, salah satunya pengurus pada tingkat daerah.
Keterlibatan seluruh elemen diperlukan lantaran jikalau tawaran izin tambang itu mereka itu terima maka waktunya akan berlangsung puluhan tahun lamanya. Abdul Mu’ti juga menekankan, Muhammadiyah sangat berhati-hati di mengambil sikap mengenai persoalan izin tambang ini untuk meminimalisir terjadinya perpecahan internal ke Muhammadiyah. “Jangan sampai dapat tambang tapi kita kemudian tarik tambang dalam pada rumah gitu,” kata Mu’ti.
Artikel ini disadur dari PP Muhammadiyah Kembali Gelar Pleno Akhir Pekan Ini, Bahas Konsesi Tambang?
