JAKARTA – Dewan Daerah Perkotaan Amsterdam telah dilakukan melarang pegawai pemerintah menggunakan aplikasi Telegram di telepon kantor mereka lantaran takut dimata-matai.
Seperti dilansir dari BNR, mengutip Alexander Scholtes, Anggota Dewan Pusat Kota yang dimaksud bertanggung jawab berhadapan dengan kebijakan teknologi informasi kota tersebut.
Scholtes mengonfirmasi untuk stasiun radio yang disebutkan bahwa larangan yang disebutkan diterapkan pada akhir April, meskipun hingga ketika ini belum disampaikan ke publik.
Dia mengatakan, “aktivitas kriminal pada program serta risiko spionase” sebagai alasan utama kebijakan tersebut, menurut laporan tersebut,”
Pejabat yang disebutkan juga menggambarkan Telegram sebagai “tempat berlindung yang mana aman bagi peretas, penjahat dunia maya, juga pengedar narkoba,” lapor BNR.
Meskipun Telegram awalnya dibuat di area Rusia, kantor pusatnya sekarang berlokasi pada Dubai kemudian perusahaan yang disebutkan resmi terdaftar pada Kepulauan Virgin.
Laporan juga menyebutkan bahwa kota-kota lain di tempat Belanda belum memberlakukan larangan sama terhadap Telegram.
Juni lalu, surat kabar Belanda NL Times melaporkan bahwa Dewan Perkotaan Amsterdam akan berhenti menggunakan kamera buatan China akibat perasaan khawatir terhadap pelanggaran hak asasi manusia kemudian spionase. Kamera buatan Tiongkok diperkirakan akan dihapuskan secara bertahap di waktu lima tahun.
