JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar ( Cak Imin ) atau Gus Muhaimin menegaskan, PKB akan terbuka terhadap kelompok mana pun selama lima tahun ke depan. Bukan hanya saja untuk kelompok Nahdlatul Ulama (NU).
“Lima tahun ke depan ini PKB tidak ada belaka untuk Nahdlatul Ulama tetapi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya, Akhir Pekan (8/9/2024).
Cak Imin menyiratkan kepengurusan PKB periode 2024-2029 akan menjadi periode terakhirnya mengawasi partai tersebut. Ia mengaku berada dalam mempersiapkan transisi agar PKB menjadi partai kebijakan pemerintah yang digunakan lebih tinggi terbuka serta melakukan regenerasi kepemimpinan dengan kader-kader muda.
“Karena masa transisi PKB go public, ya kira-kira lima tahun ini terakhir saya akan memimpin,” ucapnya.
Pernyataan yang dimaksud disampaikan Muhaimin merespons pengesahan struktur kepengurusan partai hasil muktamar PKB Bali, oleh Kementerian Hukum kemudian Hak Asasi Individu (Kemenkumham). Gus Muhaimin mengaku bersyukur menghadapi dukungan yang tersebut diberikan pemerintah terhadap PKB. Di sisi lain, ia menilai bahwa pengesahan ini juga menandakan dimulainya tugas berat yang digunakan harus dijalankan.
“Disahkan kepengurusan DPP PKB oleh Menkumham ini menunjukkan bahwa kita sudah ada harus mulai start bekerja untuk demokrasi,” kata dia.
Dia menambahkan, ini amanat serta tanggung jawab yang tersebut cukup berat. Menurut Cak Imin, beban berat yang dimaksud adalah mengupayakan agar PKB tiada lagi dianggap sebagai partai kebijakan pemerintah untuk golongan tertentu. Dia juga menekankan pentingnya transisi kepemimpinan di area tubuh PKB dari kader-kader senior ke generasi muda.
“5 tahun ke depan ini era PKB go public, tidak ada semata-mata milik segelintir orang, sekelompok organisasi, tapi benar-benar milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu mengakhiri periode jabatan saya ini, saya mau, tapi sekali ini saja. 5 tahun ke depan adalah target go public,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Hukum juga HAM sudah pernah melakukan penandatanganan surat tindakan terkait kepengurusan baru PKB hasil Muktamar Bali. Muktamar yang disebutkan memutuskan Gus Muhaimin kembali menjadi ketua umum PKB periode 2024-2029, sedangkan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menjadi ketua Dewan Syuro PKB.
Muktamar PKB pada Bali pada Agustus 2024 lalu dibayang-bayangi dengan konflik yang dimaksud terjadi antara PKB serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
