JAKARTA – Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengungkap bahwa pendapatan negara dirancang untuk dapat mencapai Rp2.996,9 triliun pada tahun 2025. Hal ini disampaikan pada acara Penyampaian RUU APBN 2025 yang mana diselenggarakan di area Kompleks Parlemen Jakarta, hari terakhir pekan (16/8/2024).
Jokowi merinci, pendapatan negara yang dimaksud akan terdiri dari penerimaan perpajakan kemudian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rancangan pendapatan negara ini disebutnya akan masih menjaga iklim penanaman modal juga kelestarian lingkungan dan juga keterjangkauan layanan publik.
“Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun,” ungkap Jokowi pada Pidato Nota Keuangan RAPBN 2025 pada Kompleks Parlemen Jakarta.
Lebih lanjut disampaikan, reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan juga peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola juga administrasi perpajakan, dan juga pemberian insentif perpajakan yang digunakan terarah dan juga terukur.
Menurut Jokowi, upaya peningkatan PNBP terus diadakan melalui pemanfaatan teknologi untuk perencanaan juga pelaporan, penguatan tata kelola kemudian pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan juga sumber daya alam, dan juga menggalakkan perubahan layanan.
“Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap Produk Domestik Bruto atau Rp616,2 triliun yang tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang mana aman serta dikelola secara hati-hati,” ujar Presiden.
Jokowi mengklaim, otoritas terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, mengupayakan kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Penanaman Modal (LPI), kemudian Special Mission Vehicle (SMV), dan juga peningkatan akses pembiayaan bagi rakyat berpenghasilan rendah, UMKM, lalu Usaha Ultra Mikro.
“Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5%–5%. Angka kemiskinan diturunkan di rentang 7–8%. Rasio gini pada kisaran 0,379–0,382. Skala Modal Orang (IMM) pada level 0,56. Angka Tukar Petani (NTP) ditingkatkan pada kisaran 115–120. Angka Tukar Nelayan (NTN) dijaga di area kisaran 105–108,” imbuhnya.
