JAKARTA – Ketua Institut Studi Transportasi Ki Darmaningtyas menilai wacana penetapan tarif KRL berbasis NIK sebagai bentuk kegagalan pembenahan sistem transportasi umum pada Indonesia. Sebab, hal yang disebutkan tiada selaras dengan cita-cita penurunan emisi karbon juga mengatasi kemacetan dengan menyokong warga untuk menggunakan transportasi umum.
“Saya pribadi, lebih besar suka dan juga lebih lanjut mengupayakan subsidi transportasi daripada subsidi tepat sasaran. Karena berjauhan lebih lanjut berbagai keuntungannya dibandingkan subsidi tepat sasaran,” kata beliau pada waktu dihubungi MNC Portal, Mingguan (31/8/2024).
Darmaningtyas menjelaskan, keuntungan subsidi tepat sasaran itu hanya sekali dirasakan oleh golongan tak mampu saja. Sedangkan subsidi transportasi keuntungannya dapat dinikmati oleh semua warga yang tersebut menggunakan angkutan umum, polusi udara juga dapat dikurangi dikarenakan berkurangnya pemanfaatan kendaraan pribadi kemudian beralih ke KRL.
“Kemacetan wilayah Jabodetabek juga dapat dikurangi oleh sebab itu sebagian motor dan juga mobil parkir dalam stasiun lalu penggunanya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan KRL. Anggaran negara mungkin saja juga dapat dihemat sebab subsidi untuk BBM bisa saja ditekan,” kata Darmaningtyas.
“Sungguh Langkah mundur serta tiada punya visi yang dimaksud jelas bila pemerintah akan memberikan subsidi (harga khusus BBM bagi Ojol), tapi akan menerapkan subsidi tepat sasaran untuk pengguna moda kereta api perkotaan,” tambahnya.
Darmaningtyas menegaskan, apabila otoritas melalui Kementerian Perhubungan hendak menghurangi anggaran PSO untuk KRL agar bukan bebenani ruang fiskal, maka sanggup untuk melakukan penyesuain tarif KRL yang mana belum pernah naik sejak tahun 2016 lalu.
Sehingga dengan menyesuaikan tarif KRL secepatnya akan berdampak pada pengurangan subsidi kemudian menjaga layanan KRL menjadi lebih banyak baik akibat perusahaan memiliki cashflow yang mana cukup untuk beroperasi setiap harinya.
Menurutnya, DJKA (Direktorat Jenderal Perkeretaapian) Kementerian Perhubungan sebelumnya juga telah menciptakan perhitungan mengenai besarnya subsidi yang digunakan akan dapat dihemat dengan penyesuaian tarif Rp2.000,- cuma pada 15 km pertama saja.
“Kalau orang naik KRL sepanjang 15 km juga membayar Rp5.000, itu masih amat terjangkau. Yang betul-betul tidak ada mampu, baru mengajukan permohonan keringanan, dan juga ketika itulah penyelenggaraan NIK baru relevan. Tapi kalau pemanfaatan NIK untuk semua pengguna KRL Jabodetabek juga layanan KCI lainnya jelas tak tepat,” pungkasnya.
