Nurul Ghufron Cuma Dijatuhi Sanksi Sedang, Dewas: Hanya Menyebabkan Kerugian KPK, Belum Negara

JAKARTA – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ( Dewas KPK ) menjatuhkan sanksi sedang terdiri dari teguran ditulis terhadap Nurul Ghufron . Wakil Ketua KPK itu dinyatakan melanggar kode etik.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menjelaskan, pihaknya memberikan sanksi sedang terhadap Nurul Ghufron dikarenakan tindakannya cuma merugikan KPK secara instansi, belum di area tahap merugikan negara.

“Dalam hal ini dampaknya masih terbatas untuk menurunnya citra institusi KPK, belum sampai ke tingkat merugikan pemerintah,” kata Tumpak ketika konferensi pers di area Kantor Dewas KPK, Hari Jumat (6/9/2024).

“Sehingga tidak ada mampu dijatuhkan hukuman yang dimaksud tambahan berat daripada hukuman sanksi sedang,” sambungnya.

Tumpak menjelaskan, pihaknya pada menentukan sanksi merujuk pada dampak yang dimaksud ditimbulkan. Akan hal itu, berdasarkan hasil musyawarah disepakati menjatuhkan sanksi sedang.

“Karena berat ringannya sanksi itu tergantung daripada dampak yang dimaksud ditimbulkan,” ujarnya.

Penjatuhan sanksi terhadap Nurul Ghufron sebelumnya disampaikan Tumpak Hatorangan Panggabean dalam kantornya.

“Menjatuhkan sanksi sedang terhadap terperiksa sebagai teguran tertulis,” kata Tumpak ketika membacakan surat putusan Nurul Ghufron, hari terakhir pekan (6/9/2024).

Tumpak menyebutkan, teguran tercatat yang dimaksud sebagai agar Ghufron bukan mengulangi perbuatannya serta agar terperiksa selaku pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi senantiasa menjaga sikap lalu perilaku dengan mentaati dan juga melaksanakan kode etik dan juga kode perilaku KPK.

Selain itu, Ghufron juga akan dikenakan pemotongan penghasilan selama enam bulan. “Pemotongan penghasilan yang mana diterima setiap bulan di area KPK sebesar 20% selama enam bulan,” ujarnya.