DKI Jakarta – Kebijakan Level Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Perekonomian yang tersebut dilakukan pada Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang tersebut lebih besar fleksibel serta realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN perlu menyesuaikan dengan status ke lapangan agar tiada menghambat daya saing sektor nasional di dalam sedang persaingan global yang tersebut semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, bidang kita malah bisa saja kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo di hadapan para pelaku bidang usaha serta pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang mana berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar menggalang perkembangan lapangan usaha di negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Level Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi materi baku, tenaga kerja, lalu rute produksi dari di negeri yang mana digunakan pada sebuah hasil atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin sejumlah elemen lokal yang mana terlibat di pembuatan barang tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen di negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang kemudian jasa
Salah satu tujuan utama acara TKDN adalah memberdayakan bidang pada negeri agar lebih banyak kuat juga kompetitif. Sehingga, pemerintah sudah pernah menetapkan batas minimal TKDN yang mana harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan asal Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang serta jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, teristimewa bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman serta hibah.
Penerapan TKDN menghadirkan sejumlah manfaat. Selain membantu mengempiskan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengangkat lebih lanjut banyak tenaga kerja, menghemat devisa negara, kemudian meningkatkan daya saing barang lokal. Pemakaian produk-produk pada negeri bukanlah cuma tentang kepentingan ekonomi, tapi juga persoalan memulai pembangunan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen di negeri bukanlah semata perihal hitungan atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan lalu teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya bukan semata-mata menyokong bidang untuk memenuhi target bilangan bulat tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi ekosistem lapangan usaha lokal agar berkembang dan juga mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
