JAKARTA – Menteri Hukum serta HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas menjamin sudah ada menyetujui secara resmi hasil Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bali yang dimaksud dilaksanakan, beberapa waktu lalu. Hal ini ditegaskan Supratman perihal ada isu akan adanya muktamar PKB tandingan.
“(Muktamar PKB) kalau tak salah saya sudah ada tanda tangani,” kata Supratman pada Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Supratman Andi Agtas menegaskan Kemenkumham bukan bisa saja terlibat campur terkait urusan internal partai manapun.
“Prinsipnya bagi kami tak ada hak, bukan mungkin saja menahan sebuah permohonan ya,” ujarnya.
Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu mengungkapkan beberapa parpol yang mana telah terjadi melakukan kongres, munas, maupun muktamar seperti PKB, sudah ada ada yang dimaksud ditandatangani untuk proses pengesahan.
Sebelumnya, sebagian fungsionaris DPP PKB berencana mengatur muktamar tandingan di dalam Jakarta. Rencana Muktamar itu dilaksanakan lantaran Muktamar VI PKB dalam Bali dianggap menuai kontroversi.
Sekretaris DPP PKB, Abdul Malik Haramain mengungkapkan Muktamar PKB di tempat Bali diadakan secara tertutup serta menyalahi prinsip kaidah demokrasi juga cacat organisatoris.
“Muktamar PKB dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketenangan masyarakat, kemudian wisatawan pada seluruh Bali,” ujar Malik di keterangan tertulisnya dikutip, Akhir Pekan (25/8/2024).
Ia mengklaim pengumpulan surat dukungan DPC PKB untuk Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk menjabat kembali sebagai Ketua Umum PKB diiringi ancaman pemecatan struktural. Atas dasar itu, ia menyatakan Muktamar VI PKB yang mana diselenggarakan di tempat Bali Nusa Dua Convention Center sesat, tiada demokratis, juga belaka meneguhkan kepentingan syahwat urusan politik Cak Imin.
“Mempertimbangkan kebijakan pasukan panel juga seruan PBNU untuk tak menyelenggarakan Muktamar di tempat Bali, maka berhadapan dengan nama DPP kami menyelenggarakan Muktamar pada 2-3 September 2024 dalam Jakarta,” katanya.
