JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman kemudian Penyertaan Modal (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mencatatkan data Katalog Elektronik (e-Katalog) mampu menghemat anggaran negara hingga beratus-ratus triliun. Jumlah yang dimaksud dibukukan selama satu tahun terakhir.
Menurutnya, satu pembelian item atau barang melalui e-Katalog dapat menghemat dana hingga 40 persen. Meski begitu, Luhut enggan merinci nominal atau bilangan bulat pasti dari anggaran yang dimaksud ditekan tersebut.
“Sekarang anda tak tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang tersebut dihemat KPK, coba dihitung berapa ratus triliun, satu komputer Odo (Deputi Area Perjalanan serta Perekonomian Kreatif) lapor ke saya satu pembelian laptop, satu item itu mampu menghemat 40 persen dari berapa triliun,” ujar Luhut pada waktu kompetisi Temu Bisnis P3DN VIII, ICE BSD, Selasa (17/9/2024).
Adapun, jumlah keseluruhan item atau komoditas yang digunakan tersedia di area e-Katalog naik signifikan. Hingga pada waktu ini angkanya menyentuh 9,4 jt item yang dimaksud telah melakukan registrasi di tempat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa pemerintahan (LKPP).
Luhut menyebut, pemerintah akan mengelompokan 9,4 jt item tersebut. Selain itu, otoritas akan datang menyusun kebijakan sektor berdasarkan total item yang terdaftar dalam e-Katalog.
“Sekarang kita lagi mengelompokan itu macam-macam 9,4 jt itu, sehingga itu akan melahirkan satu bidang policy yang mana nanti akan kita memulai pembangunan industri-industrinya untuk mensuplai ke e-Katalog serta kebutuhan,” paparnya.
“Teman-teman sekalian 9,4 jt itu tidak nomor yang mana kecil, jadi sebenarnya saya komunikasikan juga untuk bapak Presiden ‘Pak 9,4 jt ini kita sudah ada sanggup bikin bidang policy kita’ jadi item apa sekadar dari 9,4 jt ini kelompokkan, yang dimaksud kita bangun industrinya supaya itu betul-betul mereka itu captive market di area di e-katalog tadi,” beber dia.
Di lain siai, Luhut menilai e-Katalog atau aplikasi mobile belanja online milik pemerintah bisa jadi mengurangi perbuatan pidana korupsi. Pasalnya, sistem ini mampu dipantau secara terintegrasi melalui digitalisasi.
Dia memandang, dengan e-katalog versi 6 yang digunakan diperkenalkan pada Maret 2024 lalu, perkara anomali tarif bisa jadi terpantau. Sehingga, pihak tertentu tak dapat melakukan kecurangan yang dimaksud merugikan negara.
