Ibukota Indonesia – Kementerian Perjalanan mengaku sedang mempelajari tren wisata yang pada masa kini terpantau bergeser dari kuantitas menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang mana lebih besar tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus lebih banyak tinggi. Ketika saya melihat, sewaktu spending, itu berarti pendatang harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang digunakan beliau beli,” kata Deputi Area Industri juga Penyertaan Modal Kemenpar Rizki Handayani Mustafa di Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, di dalam Bogor, Selasa.
Rizki mengumumkan sektor pariwisata wajib mengikuti tren untuk mencari potensi atau pangsa baru yang digunakan dapat memproduksi wisatawan mau mengeluarkan dana lebih besar untuk tinggal dan juga menikmati pengalaman berwisata di Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Wisata menyadari bahwa terdapat beberapa lingkungan ekonomi yang tersebut sanggup dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) dan juga wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang mana dapat dikembangkan dalam dalamnya seperti pengembangan marina kemudian boating hingga lapangan usaha kapal yacht yang tersebut sedang mengalami perkembangan di kawasan Asia.
“Ini yang digunakan kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih banyak regulasi yang dimaksud tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Perjalanan juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Tanah Air atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang digunakan bisa saja kita dapatkan market baru, pada luar market-market yang ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, kemudian ia bisa saja spending lebih besar banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang digunakan dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang dimaksud berhubungan dengan pariwisata pada bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya prospek bagi pengelola hotel untuk menggaet lebih tinggi sejumlah tamu melalui konsep hotel itikaf di pada waktu negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman di Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari mengakses puasa sampai malam, menginap kita pada sana. Ada yang tersebut nginap ke hotel, ada yang digunakan ke ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, di antaranya menentukan sasaran juga paket wisata, model produk-produk atau sarana apa belaka yang tersebut penting disusun kemudian disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah berusaha mencapai efisiensi sebesar Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai aktivitas lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang dimaksud ditujukan untuk seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang dimaksud diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang mana seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran pada K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
