LONDON – Dua oligarki Rusia yang mana lagi terkena sanksi telah lama menjadi salah satu pemilik dari produsen minyak terbesar di dalam Inggris pasca menyelesaikan kesepakatan pembelian perusahaan Jerman. LetterOne, perusahaan pembangunan ekonomi yang sebagian dimiliki oleh oligarki Mikhail Fridman serta Petr Aven, sekarang menguasai hampir 15% saham Harbour Energy.
Dilansir BBC menerangkan, LetterOne sendiri bukan sedang terkena sanksi, serta kedua miliarder Rusia itu tak miliki kontak dengan perusahaan serta bukan menerima bagian apapun dari keuntungannya.
Sementara itu Harbour Energy adalah produsen minyak kemudian gas (migas) terbesar di dalam perairan Inggris. Organisasi ini sudah membeli sebagian besar aset produksi minyak dan juga gas dari perusahaan yang berbasis dalam Jerman, Wintershall DEA, dari raksasa material kimia BASF.
LetterOne adalah pemilik sebagian Wintershall, dan juga beberapa sahamnya sudah ditukar dengan saham di dalam Harbour Energy.
Beberapa aset Wintershall yang terkait dengan Rusia, termasuk bidang usaha patungan dengan Gazprom, bukanlah bagian dari kesepakatan serta masih bersatu BASF.
Di bawah kesepakatan terbaru, LetterOne tak akan memiliki hak kata-kata di tempat Harbour Energy, tetapi akan menerima bagian dari keuntungan Harbour yang dimaksud dibayarkan sebagai dividen.
Saham LetterOne berpotensi dikonversi jikalau kedua orang Rusia itu lepas berhenti dari sanksi. Diketahui LetterOne memiliki beragam aset di dalam seluruh dunia, yang nilainya mencapai USD18 miliar (13,8 miliar pounds), termasuk peritel makanan kesehatan, Holland lalu Barrett.
Diketahui Fridman dan juga Aven telah bergelut dengan sanksi sejak Maret 2022, tak lama pasca Rusia melakukan invasi Ukraina. Bersama-sama merek miliki kurang dari 50% grup. Sebagian besar sisanya dimiliki oleh orang Rusia lainnya, Andrei Kosogov, yang tidaklah masuk di daftar sanksi.
Pemerintah memaksa LetterOne untuk berjualan penyedia broadband regional, Upp, pada tahun 2022 akibat perasaan khawatir “risiko bagi keamanan nasional”. LetterOne membantah hal ini kemudian mengajukan banding melawan kebijakan tersebut.
