JAKARTA – Kementerian Koordinator Lingkup Maritim juga Penanaman Modal (Kemenko Marves) mengupayakan penerapan kebijakan berbasis-bukti penduduk sanggup semakin familiar dengan permasalahan polusi udara. Caranya dengan mengetahui sumber emisi yang digunakan menjadi penyulut polusi.
“Dengan data ilmiah, kita dapat menjelaskan bahwa kesulitan polusi udara adalah kesulitan bersatu kemudian semuanya harus terlibat,” ujar Rachmat di pernyataannya, diambil Selasa (10/9/2024).
Baca Juga: Tiga Strategi Terobosan Pengendalian Polutan Udara Bebas di area Indonesia
Menurut ia data pemerintah menunjukkan jikalau polusi udara di area Ibukota masih disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Sebab itu, Kemenko Marves berupaya untuk meningkatkan standar komponen bakar sebelum akhir masa pemerintahan.
Meskipun Indonesia telah menerapkan kemudian memproduksi kendaraan berstandar EURO4, tapi masih ada produksi materi bakar yang digunakan berada di area bawah standar itu. “Kita butuh menyediakan materi bakar berkualitas baik untuk masyarakat,” kata Rachmat.
EURO4 adalah standar yang dimaksud menetapkan batas pada polutan pada emisi gas buang kendaraan bermotor dari pembakaran komponen bakar, seperti sulfur dan juga karbon monoksida, dan juga nitrogen oksida.
Rachmat juga menyampaikan Indonesia telah lama memberikan insentif fiskal untuk adopsi kendaraan listrik lalu merencanakan perkembangan kawasan rendah emisi (LEZ). Kedua kebijakan ini akan membutuhkan waktu dan juga perencanaan yang tersebut baik.
Sementara itu, Penasihat ClimateWorks Foundation dan juga ViriyaENB Catherine Witherspoon mengatakan, ada tiga aspek pengendalian polusi udara. Pertama adalah ilmu pengetahuan dan juga riset. “Memantau kualitas udara membutuhkan penghitungan (komponen kualitas udara). Untuk itu, harus ada penetapan parameter yang dapat menjadi alat ukur,” kata beliau di lokakarya bertajuk “Advancing Science-based Local Action to Combat Air Pollution in Greater Jakarta” yang mana diselenggarakan Clean Air Asia juga ViriyaENB di area Jakarta, beberapa waktu lalu.
Kedua, penanggulangan polusi udara harus memperhatikan dampak ekonomi, teristimewa pada sektor swasta. Catherine melihat, pemerintah berperan sebagai pihak yang menyamaratakan tempat antara perusahaan yang dimaksud mencoba mengempiskan emisinya dengan perusahaan yang enggan menekan emisi.
Terakhir, dibutuhkan inovasi perilaku untuk menggerakkan warga dapat menciptakan tambahan sedikit emisi, misalnya melalui pembuatan kebijakan rendah emisi.
