JAKARTA – Menjadi hal yang tersebut wajar apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiada mempunyai power juga hanya sekali orang biasa pasca tiada lagi menjabat sebagai presiden. Hal ini ditegaskan oleh pendukung Prabowo Subianto, Haikal Hassan.
Penyampaian ini disampaikan Haikal Hassan menanggapi pernyataan politikus PDIP, Adian Napitupulu, pada kegiatan Rakyat Bersuara dalam iNews, Selasa (17/9/2024).
“Kalau tadi Bang Adian bilang pasca 20 Oktober Pak Jokowi tidaklah punya wewenang, itu ya memang sebenarnya begitu, setiap presiden selesai ya udah selesai begitu. Terus apa yang dimaksud mau dinaikin gitu loh,” ucap Haikal.
Haikal memandang, PDIP seharusnya terlibat bertanggung jawab berhadapan dengan beragam fenomena yang mana terjadi mendekati lengsernya Jokowi.
“Kalau Bang Adian meninjau ada sesuatu yang enggak beres di dalam negara ini, mestinya jangan lihat sekarang dong, yang dengan Pak Jokowi selama 9 tahun lebih banyak itu siapa? Ya PDIP, masa PDIP lepas tangan,” katanya.
Haikal pun meminta, untuk tidak ada menumpahkan segala kesalahan terhadap Jokowi. “Jangan sampai kesalahan ini ditumpahkan ke orang gitu loh. Yang 9 tahun 3 bulan ini bersatu Pak Jokowi itu siapa?” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi Indonesia pada waktu ini sudah ada sangat hancur dari sisi korupsi. “Jangan pura-pura cuci tangan, lepas diri, negara ini sudah ada hancur lebur dari sisi korupsi, terus KPK punya daftar yang digunakan paling banyak korupsinya itu partai apa. Saya enggak tanya Adian, saya tanya partainya,” tegasnya.
Haikal juga mempertanyakan sikap DPR yang dimaksud tak kunjung mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang tersebut sudah diminta oleh Jokowi.
“Kenapa sampai sekarang yang tersebut diminta oleh Pak Jokowi Undang-Undang Perampasan Aset, kenapa ketum Anda itu bukan menyetujui, kenapa DPR enggak ngikutin,” ucapnya.
“Kalau itu disetujui, perampasan aset itu hanya saja dari lima orang saja, Rp440 triliun balik di waktu sesaat,” lanjutnya.
Oleh lantaran itu, Haikal kembali menegaskan, hal yang normal bila Jokowi tiada lagi miliki kekuasaan setelahnya purnatugas.
“Itu normal. Presiden Soekarno yang kita hormati ketika beliau tidaklah lagi presiden kehilangan segalanya. Pak Harto almarhum yang dimaksud kita hormati, ketika selesai jadi presiden sudah ada juga selesai, begitu juga Pak SBY, Bu Mega,” tandasnya.
