JAKARTA – Keluarga Bung Karno tak mempersoalkan melawan pendongkelan Soekarno dari jabatan Presiden Pertama RI. Mereka pun tak akan menuntut keadilan di tempat muka hukum berhadapan dengan pendongkelan tersebut.
Hal yang disebutkan disampaikan putra sulung Bung Karno , Guntur Soekarnoputra , pada waktu menyampaikan sambutan di tempat acara penyerahan surat tak berlakunya TAP MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967 oleh MPR RI terhadap keluarga Bung Karno, pada Gedung MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Pusat, Awal Minggu (9/9/2024).
“Kami sekeluarga sudah pernah bersepakat tak akan mempersoalkan, apalagi menuntut ketidakadilan di tempat muka hukum terhadap apa yang pernah dialami Bung Karno yang dimaksud pada ketika ini,” kata Guntur.
Kendati demikian, Guntur berkata, keluarga juga rakyat yang mencintai Bung Karno ingin adanya rehabilitasi nama baik ‘Bapak Bangsa’ itu menghadapi tuduhan pengkhianat negara.
“Kami sekeluarga kemudian rakyat Indonesia yang digunakan patriotik, nasionalis yang dimaksud mencintai Bung Karno inginkan pada waktu ini adalah rehabilitasi-rehabilitasi nama baik Bung Karno, berhadapan dengan kuduhan sebagai manusia pengkhianat bangsa,” tutur Guntur.
Guntur pun menjelaskan, keinginan itu tidak hanya sekali untuk nama baik Bung Karno maupun anak hingga cicitnya. Lebih penting dari itu, semua adalah bagi kepentingan penyelenggaraan mental juga karakter bangsa khususnya bagi generasi penerus bangsa ini.
“Bagaimana mereka itu bisa jadi mengambil suritauladan dari para pejuang lalu pemimpin bangsanya yang terdahulu, jikalau merekan harus diajarkan bahwa proklamator kemerdekaan bangsa merek sendiri adalah manusia pengkhianat. Bagaimana logikanya?” katanya.
Kendati demikian, Guntur menyampaikan, keluarga Bung Karno telah lama setuju untuk memaafkan melawan semua hal yang dimaksud terjadi. Tujuannya, kata dia, untuk persatuan juga kesatuan bangsa lalu demi masa depan generasi muda yang mana akan melanjutkan estafet kepemimpinan negara ini.
“Kami sekeluarga sudah bersepakat untuk, catat, memaafkan semua yang tersebut terjadi di tempat masa lalu menyangkut perlakuan terhadap diri Bung Karno serta keluarganya. Akan tetapi kami bukan ingin apa yang tersebut dialami oleh Bung Karno yang dimaksud bukan boleh lagi terjadi pada siapa pun juga setiap warga negara, termasuk terhadap seseorang pemimpin bangsa sekalipun, harus diperlakukan sejenis dalam mata hukum, sekali lagi, harus diperlakukan sebanding di area mata hukum,” tandas Guntur.
