Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengupayakan presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengevaluasi inisiatif hilirisasi nikel yang mana dikerjakan Presiden Joko Widodo selama ini. Sebab, Mulyanto memandang kerusakan lingkungan yang disebabkan maraknya proses pengolahan lebih lanjut lalu penambangan nikel di era Jokowi tidak ada sebanding dengan keuntungan secara ekonomi.
Mulyanto mengatakan era Jokowi melakukan pengembangan lebih lanjut nikel secara ugal-ugalan. Selain memunculkan dampak kerusakan lingkungan, Mulyanto meninjau masih berbagai penduduk miskin ke sekitar tambang. Di pada waktu bersamaan, kata dia, kemiskinan itu diperburuk oleh dampak kerusakan lingkungan oleh eksploitasi nikel.
“Anomali terkait kemiskinan yang digunakan justru muncul ke area kaya sumber daya alam atau area yang mana digencarkan inisiatif proses pengolahan lebih lanjut yang kerap disebut sebagai “kutukan sumber daya alam” (deutch desease) ini harus diteliti lebih tinggi pada oleh eksekutif serta para ahli,” kata Mulyanto pada keterang tertoreh yang digunakan diterima Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, seharusnya proses lanjut nikel dapat mendongkrak perekonomian penduduk lokal. Persoalan kemiskinan pada area penghasil nikel, kata Mulyanto, dipicu lantaran buruknya pengelolaan dana bagi hasil kemudian pajak perusahaan tambang oleh pemerintah daerah. “Sehingga pemasukan yang mana besar sekalipun tak berdampak bagi kesejahteraan komunitas atau lambat dicapai,” ujarnya.
Di lain sisi, Mulyanto mengemukakan selama ini rakyat lokal hanya saja terlibat sebagai pekerja kasar di dalam pertambangan nikel lantaran terbatasnya keahlian. Menurut dia, pemerintah selanjutnya dapat memfokuskan pada peningkatan sumber daya manusia agar pekerja lokal dapat menempati sikap strategis pada bidang nikel.
“Presiden periode berikut harus mengevaluasi kebijakan yang mana berlaku selama ini secara komprehensif di antaranya efisiensi dana konstruksi untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Mulyanto juga mendesak pemerintah berikutnya melarang ekspor produk-produk nikel setengah jadi berkadar rendah seperti nickel pig iron (NPI) dan feronikel. Ia pun menggerakkan penghentian pembangunan smelter kelas satu yang digunakan menghasilkan kembali produk-produk nikel berkadar rendah tersebut.
“Kita penting menggerakkan proses pengolahan lebih lanjut nikel dengan nilai tambah lebih tinggi sehingga efek gandanya bagi penduduk meningkat dengan memulai pembangunan pabrik smelter yang mana memproduksi nikel berkadar tinggi seperti stainless steel, baterai. Selain itu perlu audit komprehensif terhadap smelter-smelter dari Cina yang dimaksud rawan kebakaran sehingga memunculkan individu yang terjebak jiwa pekerja yang tidak ada sedikit,” tegasnya.
Pilihan editor: Ramai Kritik Hilirisasi Nikel Dianggap Lebih Untungkan Cina, Ini adalah Respons Stafsus ESDM
Artikel ini disadur dari Politisi PKS Ingatkan Prabowo Subianto Evaluasi Program Hilirisasi Nikel
