JAKARTA – pemerintahan sedang menggodok Rancangan Peraturan Menteri Kesejahteraan (Permenkes) tentang Pengamanan Sistem Tembakau lalu Rokok Elektrik. Rancangan ini disinyalir merupakan amanat dari Framework Convention Tobacco Control (FCTC). Padahal, Indonesia bukan pernah meratifikasi FCTC dikarenakan Indonesia berbeda dari negara lainnya.
Juru Bicara Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) Moddie Alvianto Wicaksono mengungkapkan Permenkes hanyalah sebuah item kepanjangan tangan dari FCTC. “Jika Permenkes memang benar benar-benar kepanjangan tangan dari FCTC, identik hanya Permenkes menodai bahkan sengaja mengakali pemerintah. Sebab, negara ini tidaklah pernah melakukan penandatanganan FCTC,” kata Moddie pada siaran persnya, Hari Jumat (6/9/2024).
Moddie mengatakan, otoritas Indonesia baru semata mengeluarkan PP No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17/2023 tentang Kesehatan. PP ini telah lama mengatur segala seluk beluk yang digunakan berkaitan dengan Industri Hasil Tembakau dari hulu hingga hilir. Dari produksi, distribusi hingga konsumsi.
Peraturan yang disebutkan mengatur beberapa hal yang digunakan pada antaranya pelarangan transaksi jual beli rokok eceran, melarang komponen tambahan selain tembakau, pengaturan iklan baik hingga pembaharuan desain kemudian kemasan bungkus rokok. Khusus yang digunakan terakhir, Kementerian Bidang Kesehatan berupaya mencampuri urusan lebih banyak sangat jauh dengan mengeluarkan Rancangan Permenkes.
Dalam Rancangan Permenkes tersebut, Kemenkes ingin mengadopsi desain kemudian kemasan rokok luar negeri seperti Inggris Raya dan juga Australia untuk diimplementasikan ke Indonesia. Sebagai contoh, pemakaian warna Pantone 448 C yang dimaksud mana adalah warna terjelek di tempat dunia.
Tidak cuma pengubahan warna melainkan juga pengubahan ukuran peringatan keras gambar kebugaran menjadi 50% kemudian hanya saja boleh ada gambar tersebut. Bahkan, ada penambahan informasi terdiri dari layanan berhenti merokok.
“Tidak mampu dimungkiri bahwa rancangan Permenkes ini mengadopsi dari luar negeri. Dari warna hingga peletakan informasi. Tampaknya Kemenkes bukan punya pembangunan kuat sehingga harus mengekor apa yang dijalankan oleh United Kingdom juga Australia,” tambahnya.
Oleh sebab itu, KNPK mendesak pemerintah supaya peraturan ini tak disahkan. Selain sebab Indonesia tiada punya hubungan apa pun dengan FCTC, Indonesia punya kemandirian yang kuat kemudian itu bernama kretek. Dari kretek lah, jutaan orang (pedagang asongan, buruh pabrik, hingga pekerja kreatif) terus hidup kemudian saling menghidupi satu dengan lainnya.
Kemudian, pemerintah perlu mengambil langkah mengenai kebijakan yang mana akan merusak bahkan membinasakan Industri Hasil Tembakau. Pertama, dibatalkannya Rancangan Permenkes tentang Pengamanan Barang Tembakau dan juga Rokok Elektrik.
Kedua, bukan melibatkan kepentingan asing pada mengurus kebijakan Industri Hasil Tembakau oleh sebab itu Indonesia miliki kemandirian yang kuat, juga itu tercermin melalui kretek. “Pemerintah Indonesia harus tegas. Kita punya kemandirian juga kedaulatan yang dimaksud kuat. Kretek yang mana kita miliki berbeda dari lainnya. Sudah semestinya kita tidak ada diatur-atur asing,” tandasnya.
