JAKARTA – pemerintahan akan segera menghapus Pertalite juga Pertamax dari peredaran mulai akhir tahun 2027 atau tahun 2028 mendatang. Deputi Lingkup Kesepahaman Infrastruktur juga Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengatakaan jenis BBM yang dimaksud akan diganti dengan jenis BBM yang dimaksud punya sulfur lebih lanjut rendah ketimbang pertalite atau pertamax.
“Ini tentu membutuhkan kesiapan dari Pertamina, kilang, akan diadakan secara area per daerah, juga rencananya fully dilaksanakan secara nasional akhir 2027 atau 2028 yang pertama,” kata beliau di jumpa pers pada Jakarta, Kamis di malam hari (12/9/2024).
Baca Juga: Mengenal Pertamax Green, Jenis BBM Baru Pengganti Pertalite yang mana Mulai Dibatasi
Lebih lanjut, Kaimudin mengungkapkan penyediaan BBM rendah sulfur itu untuk menyesuaikan dengan mesin standar euro 4 lalu 5 yang mana pada waktu ini dipasang oleh pabrikan kendaraan bermotor. Harapannya pemakaian BBM rendah sulfur itu dengan standar mesin euro 4 bisa saja menurunkan emisi gas buang yang digunakan lebih banyak bersih.
“Kita ingin penyediaan BBM berkualitas, BBM itu yang disediakan adalah BBM yang rendah sulfur atau comply dengan mesin euro 4,” sambungnya.
Meski demikian, Kaimudin menegaskan BBM baru rendah sulfur yang dimaksud akan memiliki tarif jual yang identik seperti jenis pertalite serta pertamax ketika ini, meskipun ada penambahan biaya produksi untuk menciptakan item baru tersebut.
Penambahan biaya itulah yang nantinya akan ditanggung pemerintah yang mana diberikan terhadap PT Pertamina berbentuk modal kerja. Sehingga beban biaya tambahan dari proses produksi mampu ditambal pemerintah serta tiada berpengaruh terhadap harga jual jual ke konsumen.
“Kita tidaklah ada naikan nilai BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi, itu yang mana nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang tersebut membayar, artinya ada subsidi,” lanjutnya.
Baca Juga: Luhut Klaim 94% Pembeli BBM Subsidi Pertalite juga Solar Orang Kaya
Pada kesempatan berbeda, SVP Business Development Pertamina Wisnu Medan Santoso mengungkapkan untuk memproduksi BBM rendah sulfur ini diperlukan tambahan penanaman modal sebesar USD2 miliar atau sekitar Rp30 triliun. Penyertaan Modal ini digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi di dalam kilang.
“Melalui pembangunan ekonomi Pertamina pada RDMP Balikpapan, kami sudah ada penanaman modal sekitar USD5 miliar, itu akan mampu produksi BBM kualitas EURO 5. Tapi memang sebenarnya untuk meningkatkan kilang lain juga investasinya cukup lumayan, ada sekitar hampir USD2 miliar,” tambahnya.
Sehingga pada waktu ini, dikatakan Wisnu, PT Pertamina masih mengantisipasi regulasi dari eksekutif terkait penyaluran atau perdagangan substansi bakar rendah sulfur tersebut.
“Untuk itu kami sedang menanti eksekutif untuk adanya revisi Perpres terkait penyaluran BBM dikarenakan kami sebagai BUMN kami harus mendapatkan kompensasi terkait penambahan cost tadi. Memang ujungnya pada who’s gonna pay the bill,” pungkasnya.
