Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
PERTUMBUHAN ekonomi kerap dianggap sebagai indikator utama keberhasilan penyelenggaraan nasional, lantaran mencerminkan peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi dan juga kapasitas produksi suatu negara. Indonesia, sebagai salah satu negara berprogres di area ASEAN, telah lama berhasil mempertahankan laju peningkatan kegiatan ekonomi dalam menghadapi 5% selama enam kuartal terakhir.
Data BPS mencatatkan data bahwa sektor ekonomi Indonesia berhasil meningkat sebesar 5,11% (yoy) pada triwulan pertama 2024, sementara di area triwulan kedua 2024 perkembangan ekonomi mencapai 5,05% (yoy).
Meski perkembangan dunia usaha Indonesia masih tergolong stabil dalam Tengah berbagai gejolak dunia usaha dunia, tantangan lain muncul di bentuk ketidakmerataan pendapatan per kapita antarwilayah. Bahkan, ketimpangan yang disebutkan tampak jelas ketika kontribusi ekonomi nasional didominasi oleh beberapa wilayah seperti Pulau Jawa, yang digunakan menyumbang lebih besar dari 57% dari total Barang Domestik Bruto (PDB) nasional.
Di sisi lain, wilayah-wilayah seperti Papua, Kalimantan, lalu Nusa Tenggara masih tertinggal jarak jauh pada hal partisipasi terhadap Pendapatan Domestik Bruto kemudian memiliki tingkat pendapatan per kapita yang digunakan jarak jauh lebih besar rendah.
Sejatinya, ketimpangan kerap terjadi akibat sumber daya juga pembangunan ekonomi yang tersebut cenderung terpusat di area sektor modern atau wilayah tertentu, sementara sektor tradisional pada area tertinggal kurang mendapat perhatian. Dalam dunia ekonomi, konsep “Dualistik Ekonomi” yang disebutkan dikemukakan oleh W. Arthur Lewis, menjelaskan bahwa sejatinya terdapat dua sektor sektor ekonomi yang tersebut berbeda di suatu negara, yakni sektor modern yang digunakan mengalami perkembangan pesat di tempat pusat-pusat perkembangan sektor ekonomi juga sektor tradisional yang dimaksud stagnan dalam tempat tertinggal.
Oleh sebab itu, demi mengatasi ketimpangan tersebut, maka intervensi pemerintah mutlak diperlukan. Teori perekonomian Keynesian menyarankan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dasar juga layanan masyarakat seperti institusi belajar lalu kebugaran dapat meningkatkan permintaan agregat dan juga memperkuat pertumbuhan sektor ekonomi pada wilayah-wilayah tertinggal.
Pengeluaran pada sektor-sektor tersbeut diyakini tiada belaka dapat meningkatkan lapangan kerja kemudian produktivitas semata, melainkan juga menciptakan efek pengganda yang dimaksud menyokong pengerjaan ekonomi yang digunakan lebih banyak merata dalam seluruh wilayah. Artinya, harapan terhadap peningkatan kegiatan ekonomi yang dimaksud stabil dapat disertai dengan peningkatan pembagian merata kesejahteraan dapat diupayakan.
Percepatan Konvergensi di dalam Indonesia
Konvergensi adalah proses pada mana wilayah dengan pendapatan rendah cenderung mengejar wilayah dengan pendapatan tinggi. Menurut Barro juga Sala-i-Martin (1992), konvergensi dapat dilihat sebagai proses, dalam mana wilayah yang tersebut tertinggal mencoba untuk mengejar wilayah yang digunakan kaya.
Teori konvergensi ini didasarkan pada model peningkatan sektor ekonomi neoklasik yang tersebut menganggap bahwa wilayah berpendapatan rendah pada akhirnya akan mencapai titik kesetimbangan (steady state) dengan wilayah berpendapatan tinggi.
Konvergensi dibagi menjadi tiga jenis yakni konvergensi sigma, konvergensi beta absolut, dan juga konvergensi beta kondisional. Konvergensi sigma mengukur tingkat kesenjangan antarwilayah pada periode tertentu. Sementara itu, konvergensi beta absolut menunjukkan seberapa cepat wilayah berpendapatan rendah dapat berkembang lebih tinggi cepat dibandingkan dengan wilayah berpendapatan tinggi. Di sisi lain, konvergensi beta kondisional mempertimbangkan variabel lain selain pendapatan awal yang dimaksud dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan.
