JAKARTA – Anggaran Ibu Daerah Perkotaan Nusantara ( IKN ) tercatat naik menjadi Rp42,5 triliun dari sebelumnya Rp40,6 triliun pada Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Negara atau APBN 2024 . Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata mengatakan, kenaikan anggaran teristimewa akibat untuk memenuhi kualitas dari bangunan-bangunan termasuk juga jalan tol.
“Jadi pada di pelaksanaan di area lapangan ditemukan beberapa area yang memerlukan penguatan dari bangunannya maupun jalan tol sehingga itu perlu ditambahkan anggaran,” ungkap Isa ketika konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 dalam Jakarta, Selasa (13/8/2024).
“Ini untuk khususnya untuk safety dari jalan tol dan juga bangunan tersebut,” imbuhnya.
Selain itu lanjut Isa, juga ada beberapa pekerjaan yang dimaksud disegerakan tahun ini yang tersebut berbentuk perbaikan sarana sekolah mulai dari SD, SMP, SMA yang dimaksud sudah ada ada dalam sekitar situ untuk mengantisipasi kepindahan dari beberapa ASN tambahan pada tahun ini.
“Kemudian juga pangsa puskesmas yang mana ada di dalam sekitar itu juga dijalankan upaya-upaya peningkatan kualitas, perbaikan baik sarana-prasarananya sehingga mampu nanti mengantisipasi kedatangan ASN pada tahun ini,” pungkas Isa.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp11,2 triliun per Juli 2024. Realisasi yang disebutkan mencapai 26,4% dari pagu anggaran yang tersebut ditetapkan pemerintah sebesar Rp42,5 triliun untuk 2024.
Secara rinci realisasi anggaran IKN ini terbagi dua yakni untuk klaster infrastruktur lalu non infrastruktur. Realisasi klaster infrastruktur sebesar Rp9,0 triliun dari Pagu Rp39,3 triliun dipergunakan untuk berbagai aspek.
Realisasi anggaran itu digunakan untuk pengerjaan gedung di area kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko lalu Kementerian lain juga gedung Otorita IKN (OIKN). Pembangunan tower rusun ASN dan juga Hankam, rumah tapak menteri, serta rumah sakit IKN.
Pembangunan Jalan Tol IKN, jalan serta jembatan IKN, dan juga Bandara VVIP, Kegiatan pemetaan, pemantauan kemudian evaluasi: Penataan serta Penyempurnaan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, kemudian Pengendalian Banjir IKN.
Sementara, untuk klaster non infrastruktur tercatat Rp2,2 triliun dari pagu anggaran yang dimaksud sebesar Rp3,3 triliun. Anggaran yang dimaksud digunakan untuk perencanaan, koordinasi kemudian penyiapan pemindahan. Kemudian, penawaran hingga sosialisasi IKN. Pertemuan pemetaan, pemantauan kemudian evaluasi, dukungan pengamanan POLRI, Operasional OIKN.
