JAKARTA – Pendiri Lembaga Kajian Pembangunan Informan Daya Manusia-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) KH Helmi Ali Yafie menyoroti masih adanya pihak yang tersebut melakukan propaganda khilafah sebagai solusi sistem pemerintahan pada waktu ini. Ia membandingkan sistem kekhilafahan dengan praktik kerajaan yang tersebut umum di tempat wilayah Timur Tengah.
“Kalau kita kembali mempelajari sejarah ya, sistem Khilafah itu seringkali mengacu pada model yang tersebut dijalankan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyah, juga Fatimiyah. Dari masing-masing kelompok yang sempat memimpin, sebenarnya semua itu tak berjauhan berbeda dengan apa yang tersebut kita kenal sebagai sistem kerajaan,” kata KH Helmi Ali Yafie pada keterangannya dikutip, Akhir Pekan (1/9/2024).
Menurutnya, ketidakpuasan rakyat Timur Tengah dengan sistem kekhilafahan memunculkan suatu pergerakan baru yang mana disebut dengan sufisme. Sufisme hadir sebagai sikap kritis terhadap gaya juga pola hidup keluarga serta kroni sang khalifah yang mana pada waktu itu bermewah-mewahan kemudian senang memamerkannya.
Anggota Badan Pengawas Perhimpunan Rahima menjelaskan Indonesia terbentuk sesuai dengan Pancasila juga UUD 1945. Landasan negara ini disepakati mengingat beragamnya latar belakang anak bangsa yang mana sama-sama mengambil bagian memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di tempat masa lalu.
“Saya kira tidaklah ada Indonesia, seperti sekarang ini, kalau para pendiri bangsa itu tidak ada sepakat. Model bernegara seperti sekarang inilah yang dimaksud telah dipilih. Terlepas dari kekurangannya, model bernegara Indonesia mampu dipertanggungjawabkan lalu faktanya masih eksis sampai sekarang,” kata KH Helmi.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Taqwa, Pinrang, Sulawesi Selatan ini mengatakan, problem terbesar ketika ini yang digunakan rakyat Indonesia rasakan sebenarnya adalah persoalan ekonomi. Dalam hal keagamaan, mayoritas orang Indonesia sudah ada terbiasa hidup pada keberagaman suku, agama, juga budaya. Relatif sulit bagi ideologi seperti khilafah untuk masuk kemudian jadi ucapan mayoritas di tempat Indonesia.
KH Helmi menerangkan ideologi khilafah itu tiada dapat dikatakan mengacu terhadap Al-Qur’an dikarenakan praktik kekhilafahan sendiri berdasarkan pada tafsir sekelompok orang saja. Oleh dikarenakan itu, menurutnya, bentuk negara RI sekarang ini adalah yang mana terbaik. Sebabnya, dengan bentuk ini Indonesia bisa saja merangkum keberagaman, seperti pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
“Pastilah di area di orang Indonesia yang tersebut beragam ini ada perbedaan-perbedaan. Justru untuk memfasilitasi perbedaan ini, maka landasan negara tiada perlu diganti, sebab selama ini relatif bisa saja merangkum keberagaman yang mana ada. Intinya, apa yang mana diterapkan dalam Timur Tengah sana belum tentu bisa jadi diterapkan di dalam sini, apalagi ideologi baru belum tentu menyelesaikan persoalan Indonesia,” kata Sekjen PB DDI periode 2015-2020 ini.
Rakyat Indonesia, terlebih lagi yang tersebut muslim, harus ingat bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang digunakan sudah ada termaktub pada Al-Qur’an. Jika sekadar Tuhan menghendaki manusia ini memiliki latar belakang yang sama, tentu mudah hanya bagi Tuhan. Akan tetapi, manusia ditakdirkan pada perbedaan agar masing-masing dari mereka itu bisa saja saling memahami, mengenali, juga menghormati.
Ia berharap agar penduduk Indonesia masih waspada terhadap provokasi yang tersebut kemungkinan besar ditemui berbarengan dengan kejadian tertentu yang dimaksud menyita perhatian publik. Menurut KH Helmi, propaganda khilafah tak lebih lanjut dari sekadar pembalikkan fakta sejarah yang dimaksud dilebih-lebihkan tanpa mau jujur dengan segala kekurangannya.
Ia berharap penduduk Indonesia tidak ada bosan untuk terus belajar dan juga mencari sandaran ilmu pada organisasi keagamaan yang telah lama teruji kredibilitasnya, seperti Nahdlatul Ulama, Darud Da’wah wal Irsyad, serta Muhammadiyah.
“Oleh oleh sebab itu itu, sebenarnya tugas dari organisasi-organisasi agama di area Indonesia itu diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang apa itu agama, kemudian bagaimana posisinya pada suatu negara. Kemudian pula, bagi rakyat Indonesia agar mau mencari klarifikasi dari informasi yang dimaksud beredar, khususnya mengenai propaganda khilafah, sehingga mempunyai dasar rujukan yang kuat,” pungkasnya.
