JAKARTA – Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) mencatat realisasi pembiayaan utang atau pencabutan utang baru mencapai Rp266,3 triliun hingga 31 Juli 2024. Realisasi pembiayaan utang mengalami perkembangan yang dimaksud tinggi bila dibandingkan realisasi tahun lalu, yakni sebesar 36,6%.
“Sampai dengan 31 Juli, walau APBN telah menimbulkan posturnya seperti itu, dari pembiayaan utang yang digunakan Rp648 triliun, baru realisasi Rp266,3 triliun, ini berarti realisasi baru 41,1 persen,” ungkap Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati di konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024, Selasa (13/8/2024).
Kondisi itu terbilang wajar mengingat penerimaan negara tahun lalu cukup tinggi berkat kenaikan signifikan dari nilai komoditas. Tahun lalu penerbitan SBN mengalami penurunan luar biasa, dariRp437,8 triliun menjadi hanya sekali Rp184,1 triliun.
“Tahun ini sudah ada naik ke Rp253 triliun, akibat semua komoditas sudah ada reverse back harga, hingga memang sebenarnya defisit diperkirakan pasti lebih banyak tinggi dari 2023, ini telah terlihat dari pembiayaan kita,” ujarnya.
Berdasarkan data Kemenkeu, SBN neto sampai akhir Juli sudah ada issuance Rp253 triliun atau bertambah 38% jika dibandingkan tahun lalu. Hal ini, lanjut Menkeu sebagai bagian dari countercyclical.
“Waktu ekonomi tinggi kita issuance nya tambahan kecil sehingga itu menurunkan ledakan dari sisi boom tahun lalu, jadi countercyclical in action itu dapat dilihat dari sini. Pinjaman neto kita relatif tiada besar, Rp13,3 triliun, tahun lalu juga Rp11 triliun,” kata Sri Mulyani.
Di sisi lain, realisasi pembiayaan non utang tercatat negatif Rp49,3 triliun. Angka ini setara dengan 39,4% dari pagu anggaran pada APBN 2024 sebesar Rp125,3 triliun.
“Jadi kalau kita lihat sampai realisasi sampai 31 Juli, total dari pembiayaan mencapai Rp217 triliun itu 41,4 persen dari postur APBN yang telah ada dalam UU APBN kita,” imbuh Menkeu.
Menurut Sri Mulyani, pembiayaan utang pemerintah tumbuhnya cukup tinggi berbeda dengan tahun lalu, tapi itu relatif ontrack terhadap postur. Dibandingkan tahun lalu itu exceptional dikarenakan penerimaan luar biasa baik.
“Tugas Kemenkeu sekarang yang digunakan paling penting sampai 6 bulan ke depan mengendalikan defisit, sebab belanja-belanja telah dialokasikan serta sekarang akselerasi penerimaan harus dipacu. Makanya tadi kita lihat berbagai titik balik penerimaan seperti pajak, Bea Keluar, Bea Cukai itu adalah hal yang positif,” jelas Menkeu.
“Bagian dari belanja tetap memperlihatkan harus kita disiplinkan supaya kita masih menjaga disiplin dari sisi postur APBN tidak ada terlalu berjauhan dari postur awal,” pungkasnya.
