Ekonom Kritik Rencana Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor: Ada Kebutuhan Lebih Memberikan Tekanan
Jakarta – Ekonom senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah yang tersebut mewajibkan asuransi kendaraan bermotor melalui skema third party liability (TPL). Menurut Faisal, pemerintah akan kesulitan menerapkan kebijakan tersebut. Pasalnya, kata Faisal asuransi kendaraan bermotor tak mampu bersifat wajib serta mengikat bagi masyarakat. Faisal menjelaskan, hingga pada waktu ini kesadaraan komunitas Indonesia untuk mengasuransikan kendaraan bermotor masih berada dalam level kelas menengah atas.
Faisal menegaskan, di dalam daerah-daerah, warga tidak ada memikirkan asuransi kendaraan dikarenakan ada permintaan lebih lanjut mendesak seperti konsumsi untuk pangan. “Kenapa harus diwajibkan kalau pendatang merasa tiada ada risikonya. Ini adalah akan kesulitan oleh sebab itu pada pedesaan misalnya tak ada risikonya. Jadi kalau diwajibkan, ini memiliki kemungkinan meningkatkan inflasi,” ujar Faisal pada waktu ditemui usai berubah menjadi pembicara dalam forum non-bank financial ke Jakarta, Hari Jumat 26 Juli 2024.
Faisal menambahkan, kebijakan yang disebutkan tak harus dieksekusi di waktu dekat. Menurutnya bukan semua negara berhasil meningkatkan sektor bidang keuangan dari penerapan wajib asuransi kendaraan bermotor.
Menurut Faisal, seharus pemerintah memperbaiki sistem keamanan bidang sektor keuangan. Sehingga berikutnya sanggup menyebabkan peningkatan partisipasi komunitas di berasuransi. “Tapi ini langkah yang digunakan harus diiringi juga dengan perbaikan ekonomi. Bagaimana dapat kalau perkembangan ekonomi mentok dalam 5 persen saja,” ujarnya.
Diwawancarai terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, kemudian Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengakui hal tersebut. Ogi memaparkan rendahnya partisipasi masyarakat untuk terlibat di asuransi dipicu oleh sebab itu minimnya pengetahuan akan pentingnya asuransi.
“Tanpa literasi penduduk bukan tahu kebutuhannya atau apa. Jadi kalau itu literasi sanggup dilaksanakan dan juga keperluan itu akan muncul. Kalau saya tak punya item asuransi, maka saya akan berisiko lebih. Itu yang dimaksud edukasi itu yang dimaksud wajib terus-menerus dilakukan,” katanya.
Ogi mengemukakan ketika ini paradigma tentang asuransi harus diubah. Dia menilai, kesadaran masyarakat terhadap item jasa keuangan tidaklah dapat dikerjakan secara instan. “Makanya campaign untuk asuransi kita ubah, kalau dulu mari berasuransi, sekarang itu pahami, paham dulu, baru miliki,” katanya.
Pilihan editor: Jokowi Sebut Belum Ada Kepastian tentang Wajib Asuransi Kendaraan
Artikel ini disadur dari Ekonom Kritik Rencana Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor: Ada Kebutuhan Lebih Mendesak
