Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah terjadi resmi meluncurkan Golden Visa Indonesia pada Kamis lalu, 25 Juli 2024. Peluncuran kebijakan yang dimaksud diharapkan dapat menawan penanam modal berinvestasi ke Tanah Air yang dimaksud disebut-sebut mengandung risiko.
Pemerhati kebijakan rakyat serta proteksi konsumen, Agus Pambagio, mengatakan, kendati dirancang untuk mengupayakan perekonomian, Golden Visa justru mampu berisiko terhadap kondisi fiskal dan juga makroekonomi suatu negara melalui fluktuasi perekonomian yang cepat juga munculnya gelembung ekonomi ke sektor properti.
“Ada pula risiko keamanan seperti penyalahgunaan izin tinggal kemudian berusaha, peningkatan tindakan hukum korupsi, pengemplangan pajak, pencucian uang, hingga pendanaan kelompok teroris,” kata beliau dalam opininya pada Koran Tempo terbitan 5 Maret 2024,
Bahkan, kata dia, beberapa negara tercatat menghentikan kebijakan Golden Visa sebab dampak negatifnya lebih lanjut besar dibandingkan dengan manfaatnya. Mereka yang menghapus kebijakan sejenis ini antara lain Hongaria (sejak Juli 2018), Inggris (Februari 2022), Bulgaria (April 2022), serta terakhir Portugal (Februari 2023).
“Belakangan, desakan penghentian di kalangan anggota Uni Eropa juga muncul akibat invasi Rusia ke Ukraina,” ungkap Agus.
Menurut dia, agar kebijakan Golden Visa dapat berjalan efektif sesuai tujuannya, berikut beberapa hal yang digunakan harus dikerjakan oleh pemerintah:
Pertama, penerapan Golden Visa harus memberikan kemudahan kemudian kepastian. Salah satunya melalui pengajuan one single submission yang digunakan tidaklah memakan waktu lama.
Kedua, berkaca dari beberapa negara lain mengenai dampak negatif yang digunakan muncul, pemerintah penting melakukan evaluasi di waktu 3-6 bulan pasca penerapan Golden Visa. Evaluasi perlu direalisasikan untuk mengecek apakah kebijakan ini memberikan hasil yang digunakan signifikan terhadap kenaikan investasi.
Ketiga, pemerintah juga harus memperhatikan implikasi negatif praktik kebijakan Golden Visa dalam negara-negara lain, khususnya pada negara-negara yang dimaksud sudah ada menghentikan kebijakan tersebut. Perumusan kebijakan Golden Visa ke Nusantara wajib dijalankan secara selektif dengan prinsip kehati-hatian dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Langkah-langkah mitigasi terhadap risiko dampak negatif pemberlakuan Golden Visa harus dipersiapkan, seperti background checking terhadap pemohon serta sumber dana yang tersebut diinvestasikan, dan juga menyiapkan mekanisme pengawasan untuk individu yang tersebut sudah mendapatkan Golden Visa,” katanya.
Keempat, penerapan kebijakan Golden Visa harus dipertimbangkan agar tak ditetapkan secara permanen. Kebijakan ini harus dapat dihentikan apabila hasil evaluasi dari hal pertama sampai ketiga dalam menghadapi menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak ada memberikan hasil sesuai dengan harapan.
Artikel ini disadur dari Banyak Risiko Mengintai, Begini Kata Pengamat agar Golden Visa Berjalan Efektif
