Jakarta – Komisi VIII DPR RI membantah klaim Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya bahwa pembentukan Pansus Haji 2024 adalah untuk menyerang mereka. Bantahan itu disampaikan anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Maman Imanulhaq.
Maman mengklaim pembentukan Pansus Angket Haji murni didasari keinginan untuk memperbaiki manajemen haji. “Urusan Angket Pansus Haji 2024 adalah urusan kerja DPR dan juga pemerintah pada hal ini Kementerian Agama,” kata Maman melalui pernyataan ditulis pada Senin, 29 Juli 2024.
Menurut Maman, Pansus Angket Haji adalah cara yang tersebut sesuai undang-undang agar DPR dapat melakukan pengawasan kemudian perbaikan kerja eksekutif. Maman, yang juga anggota Pansus Angket Haji, menyampaikan bahwa pembentukan yang disebutkan juga telah terjadi disetujui oleh seluruh fraksi ke parlemen.
Maka dari itu, kata dia, langkah-langkah Pansus haji tidaklah mempunyai motivasi untuk menyerang PBNU seperti yang ditudingkan Yahya. “Pansus haji itu formal, resmi, kemudian konstitutif. Tidak ada urusannya dengan pribadi-pribadi atau PBNU,” ucap Maman.
Maman pun mengajukan permohonan agar PBNU tidaklah wajib mengambil bagian campur di urusan kebijakan pemerintah yang dimaksud berada dalam berjalan dalam DPR. Apalagi, kata Maman, hak angket adalah hak yang mana dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan melawan dugaan penyelewengan kebijakan yang tersebut dinilai bertentangan dengan undang-undang.
Bahkan, Maman menyampaikan bahwa NU seharusnya berterima kasih dengan adanya Pansus Angket Haji. Sebabnya, warga NU nantinya juga mampu merasakan faedah peningkatan pelayanan haji jikalau Pansus mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengungkapkan pihaknya mempertanyakan pembentukan Panitia Khusus Angket Haji 2024. Dia berpendapat tak ada alasan kuat untuk pembentukannya.
“Kami meninjau tak ada yang dimaksud bisa saja dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini,” ujar Yahya itu pada konferensi pers usai rapat pleno NU pada DKI Jakarta pada Ahad, 29 Juli 2024 seperti disitir Antara.
Gus Yahya menyebutkan tindakan pembentukan Pansus Haji DPR penyelenggaraan penyelenggaraan ibadah haji 2024 berkaitan dengan tempat adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan juga hambatan lain yang tersebut sebetulnya tidak ada terkait dengan ibadah haji.
Artikel ini disadur dari Gus Yahya Sebut Pansus Haji DPR Serang PBNU, Fraksi PKB: Tak Ada Urusan
