Kusfiardi
Analis Kondisi Keuangan Politik FINE Institute
INDONESIA masih mengandalkan pengumpulan pajak dengan cara yang tersebut cenderung membebani rakyat. Bukannya menciptakan lebih banyak banyak lapangan kerja kemudian memacu penduduk mencapai Penghasilan Kena Pajak (PKP), pemerintah justru menggunakan instrumen pajak seperti Pajak Pertambahan Kuantitas (PPN) serta cukai untuk meraup penerimaan negara. Instrumen pajak konsumsi ini cenderung lebih tinggi menyasar kelas menengah, yang mana secara perlahan semakin merasa tercekik oleh beban pajak, teristimewa sebab daya beli merekan tidak ada meningkat seiring dengan kenaikan beban tersebut.
Menurut Teori Kurva Laffer, ada batas optimal pada pengenaan pajak. Jika pajak terlalu tinggi, dapat terjadi penurunan insentif untuk berproduksi atau berbelanja, yang tersebut pada akhirnya justru akan menurunkan penerimaan negara. Indonesia ketika ini mengandalkan PPN kemudian cukai yang digunakan dapat menghambat konsumsi kelas menengah, khususnya ketika daya beli dia melemah akibat tekanan dunia usaha global. Rasio pajak terhadap Ekonomi Nasional Indonesia pada 2022 tercatat sekitar 9-10%, salah satu yang mana terendah di tempat kawasan ASEAN, menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu memaksimalkan penerimaan pajak secara efisien.
Sementara itu, pemerintah cenderung boros pada mengalokasikan anggaran sosial bagi kelompok miskin melalui program-program bantuan sosial (bansos), yang dimaksud pada dasarnya bertujuan meningkatkan konsumsi domestik. Namun, menurut Teori Redistribusi Keynesian, redistribusi pendapatan melalui bantuan sosial semata-mata efektif jikalau digunakan untuk meningkatkan produktivitas jangka panjang, bukanlah sekadar menambah konsumsi sementara. Tanpa ada acara yang mengupayakan peningkatan keterampilan lalu kapasitas ekonomi, kebijakan ini hanya sekali berfungsi sebagai solusi jangka pendek dan juga tidak ada menguatkan fondasi ekonomi.
Ketika penerimaan negara tiada diiringi dengan kebijakan dunia usaha yang tersebut memadai untuk meningkatkan sektor-sektor produktif, dunia usaha akan terjebak di perkembangan yang mana stagnan. Teori Harrod-Domar menggarisbawahi pentingnya tingkat penanaman modal yang dimaksud tinggi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Jika pemerintah tiada fokus pada penciptaan lapangan kerja produktif serta investasi, Indonesia akan semakin sulit mengundurkan diri dari dari jebakan middle-income trap .
Korupsi serta Inefisiensi Birokrasi: Hambatan Besar untuk Reformasi
Korupsi adalah salah satu kesulitan struktural yang digunakan terus menghambat perkembangan Indonesia. Skala Persepsi Korupsi yang tersebut dirilis oleh Transparency International menempatkan Indonesia pada skor 38 dari 100 pada tahun 2023, peringkat 110 dari 180 negara. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi penghambat utama bagi reformasi institusi juga pertumbuhan ekonomi. Menurut Teori Pertumbuhan Endogen, institusi yang lemah lalu korupsi yang digunakan merajalela mengempiskan insentif untuk berinovasi, sehingga menghambat peningkatan jangka panjang.
Korupsi yang dimaksud meluas juga menciptakan inefisiensi birokrasi, yang digunakan menghambat penanaman modal juga memperlambat proses reformasi ekonomi. Ukuran Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business) dari Bank Bumi menempatkan Indonesia di dalam peringkat ke-73 pada tahun 2020. Meski ada perbaikan, peringkat ini menunjukkan masih banyaknya hambatan birokratis yang mana harus diatasi. Proses perizinan yang dimaksud lambat serta bukan transparan rutin kali memperlambat arus investasi, serta meskipun UU Cipta Kerja (Omnibus Law) berjuang menyederhanakan perizinan, implementasinya belum sepenuhnya efektif kemudian justru menyebabkan kritik terkait pengabaian hak-hak pekerja lalu penurunan daya beli publik.
Jebakan Pendapatan Menengah: Indonesia Masih Terperangkap
Dalam teori ekonomi pembangunan, middle-income trap terjadi ketika sebuah negara gagal bertransformasi dari dunia usaha berbasis upah rendah lalu ekspor komoditas menjadi ekonomi berbasis inovasi. Indonesia pada waktu ini berada pada tempat yang mana rentan, di tempat mana ketergantungan terhadap sektor komoditas juga minimnya nilai tambah menghambat transisi ke kegiatan ekonomi yang tersebut tambahan maju. Teori Neoklasik serta Modernisasi menekankan bahwa untuk meninggalkan dari jebakan ini, sebuah negara harus beralih ke perekonomian berbasis teknologi juga inovasi, seperti yang mana dilaksanakan oleh Korea Selatan lalu Taiwan.
Untuk memperkuat hal ini, Indonesia perlu meningkatkan Produktivitas Total Faktor (Total Factor Productivity – TFP) yang mana mencerminkan efisiensi pada pemanfaatan sumber daya ekonomi. Namun, data menunjukkan bahwa produktivitas Indonesia stagnan dibandingkan negara-negara tetangga, serta ini semakin mempersulit jalan mengundurkan diri dari dari jebakan pendapatan menengah.
Selain itu, distribusi pendapatan yang digunakan timpang masih menjadi hambatan serius. Koefisien Gini, yang mana mengukur ketimpangan pendapatan, menunjukkan bahwa ketimpangan di area Indonesia masih cukup tinggi. Meski bantuan sosial bertujuan menurunkan ketimpangan ini, acara yang disebutkan tak cukup efektif tanpa adanya penciptaan lapangan kerja yang mana berkualitas kemudian berkelanjutan.
Perlunya Reformasi Struktural
Untuk pergi dari dari jebakan pendapatan menengah, Indonesia memerlukan reformasi struktural yang tersebut mendalam. Teori Pertumbuhan Endogen menekankan pentingnya penanaman modal di pendidikan, teknologi, lalu perubahan untuk menciptakan ekonomi berbasis pengetahuan. pemerintahan harus mengubah fokus dari sekadar mencari penerimaan pajak melalui instrumen konsumsi dan juga menurunkan subsidi langsung, menuju penciptaan habitat yang tersebut menyokong produktivitas jangka panjang.
Jika tidak, kebijakan yang ada pada waktu ini cuma akan menambah masa berlaku ketergantungan terhadap solusi sementara, tanpa memperbaiki fundamental kegiatan ekonomi yang kuat. Indonesia harus belajar dari negara-negara yang tersebut sukses mengundurkan diri dari dari jebakan ini dengan merancang institusi yang kuat, meningkatkan pembangunan ekonomi pada inovasi, kemudian menciptakan lapangan kerja produktif yang berkelanjutan.
