Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Energi juga Informan Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengungkapkan pihaknya masih menggodok rencana baru penyaluran substansi bakar minyak atau BBM bersubsidi. Namun, ia meyakinkan bentuknya tidak pembatasan pembelian.
Dadan menyebutkan, kebijakan yang mana disiapkan pemerintah adalah untuk menegaskan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. “Sekali lagi, ini tidak pembatasan. Semangat kami, ingin subsidi tepat sasaran,” kata Dadan di mana ditemui di dalam Kementerian ESDM, Jumat, 19 Juli 2024.
Dadan memaparkan pemerintah akan kekal menyediakan suplai BBM sesuai keperluan masyarakat. Namun sebab subsidi BBM selama ini banyak bocor ke kalangan mampu yang tidak ada berhak, pemerintah sedang mengggodok ketepatan sasaran penerimanya. “Dipastikan siapa yang tersebut layak mendapat Pertalite.”
Isu pembatasan BBM bersubsidi sempat muncul setelahnya Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman juga Pengembangan Usaha (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pembatasan diperlukan dikerjakan untuk menekan pemborosan anggaran negara. “Kami berharap berharap 17 Agustus telah sanggup mulai, khalayak yang mana bukan berhak dapat subsidi bisa saja kami kurangi,” kata Luhut melalui unggahan di dalam Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Selasa, 9 Juli 2024.
Namun, klaim itu kemudian dibantah Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Presiden Jokowi. Ketiganya kompak menyatakan bahwa tak ada pembatasan BBM bersubsidi mulai bulan depan.
Airlangga kemudian mengadakan rapat tentang kebijakan BBM pada Kemenko Perekonomian pada Selasa, 17 Juli 2024. Dalam rapat tersebut, hadir Menteri Kelautan juga Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ESDM Arifin Tasrif, juga Menteri Koperasi lalu UKM Teten Masduki.
Ketika ditemui wartawan usai rapat, Airlangga kembali menyatakan bahwa tak ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Namun, ia memaparkan pemerintah masih mempersiapkan skenario inisiatif yang dimaksud akan datang dilaporkan ke Presiden Jokowi.
Sementara ini, Airlangga memohonkan pemangku kebijakan melakukan sosialisasi acara yang disebutkan tambahan dulu. “Agar tepat sasaran,” kata Airlangga, disitir dari Antara.
Anggota Komisi VII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto memohonkan pemerintah bukan terburu-buru di menghasilkan tindakan pembatasan distribusi BBM bersubsidi. Meskipun, pemerintah telah mengklaim bahwa tak akan ada pembatasan. “Karena saya menduga itu eufemisme saja,” kata Mulyanto melalui aplikasi mobile perpesanan terhadap Tempo, Kamis, 18 Juli 2024. Efuemisme adalah ungkapan halus sebagai alternatif ungkapan yang dimaksud dirassakan kasar atau tidaklah menyenangkan.
Mulyanto mengatakan, pembatasan sebaiknya tiada buru-buru direalisasikan akibat payung hukumnya belum jelas. Hal ini lantaran revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan juga Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, belum rampung.
“Jadi, sebaiknya pemerintah segera mensosialisasikan rencana pembatasan BBM bersubsidi ini dengan baik, menjelaskan kriteria kendaraan yang boleh menggunakan BBM bersubsidi, dan juga merevisi regulasi tersebut,” ujar Mulyanto.
Artikel ini disadur dari ESDM Tegaskan Tak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi: Semangat Kami, Subsidi Tepat Sasaran
