Jakarta – Kepala Area Advokasi Perhimpunan Pendidikan juga Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri mengkhawatirkan nasib guru pasca Kementerian Pendidikan, Penelitian serta Teknologi (Kemendikbudristek) mengahapus jurusan IPA, IPS serta Agama pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di implementasi Kurikulum Merdeka.
“Memang ada persoalannya. Pertama, di mana ini diterapkan di dalam sekolah anak boleh memilih sesuai dengan pilihan pelajaran masing-masing. Tapi kenyataannya sekolah ini telah menyediakan menu paket pilihan,” kata Iman terhadap Tempo pada Jumat, 19 Juli 2024.
Iman mengatakan, biasanya sekolah akan menyiapkan paket pilihan pelajaran apa cuma yang tersebut harus diambil dengan alasan ketersediaan kelas. “Ini harus dilihat kapasitas kelasnya ada berapa,” ujarnya.
Hal itu oleh sebab itu sekolah akan cenderung menyesuaikan sumber daya manusia (SDM) atau guru. “Boleh jadi pada saat siswa memilih, dibebaskan memilih. Maka guru-guru yang dimaksud tidaklah akan mendapatkan jam mengajar,” tuturnya.
Selain itu, kebijakan ini juga akan datang menyebabkan guru akan kekurangan jam mengajar. Sebabnya, siswa cenderung memilih mata pelajaran sesuai minatnya, sehingga nantinya akan ada mata pelajaran yang mana dihindari.
Iman was-was kebijakan itu akan berpengaruh terhadap guru yang digunakan bukan kebagian jam mengajar. Terutama berpengaruh untuk sertifikasi mereka. “Implementasi Kurikulum Merdeka akan terganggu teristimewa dikarenakan kebijakan cleansing guru honorer,” ujarnya.
Kurikulum Merdeka dengan implementasi penghapusan jurusan, menurut dia, akan segera membutuhkan tambahan tenaga pengajar. Padahal, Dinas Pendidikan DKI Ibukota Indonesia melakukan pemutusan kontrak dengan kebijakan cleansing. “Idealnya ini akan ada sejumlah simulasi kelas lantaran siswa bebas memilih,” tuturnya.
Kendati demikian, Iman setuju bahwa penghapusan jurusan ini dinilai lebih banyak fleksibel bagi siswa karea tidaklah dikotak-kotakkan lagi dengan jurusan IPA, IPS atau Agama. Sehingga tidak ada ada diskriminasi prodi di mana hendak melanjutkan kuliah.
Kemendikbudristek baru hanya mengumumkan menghapus penjurusan di jenjang Sekolah Menengah Atas atau SMA yang digunakan akan diterapkan pada tahun ajaran 2024/2025. Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum lalu Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Penelitian serta Teknologi atau Kemendikbudristek, Anindito Aditomo menjelaskan peniadaan jurusan di SMA merupakan bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka yang digunakan telah diterapkan bertahap sejak 2021.
Sampai 2024, penerapan Kurikulum Merdeka telah mencapai 90 sampai 95 persen untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) kemudian SMA atau SMK.
“Pada kelas 11 dan juga 12 SMA murid yang dimaksud sekolah menggunakan Kurikulum Merdeka dapat memilih mata pelajaran secara tambahan leluasa sesuai minat, bakat, kemampuan lalu aspirasi studi lanjutnya,” kata Anindito dihubungi Tempo melalui instruksi singkat pada Jumat, 19 Juli 2024.
Dia menggambarkan bagi murid yang digunakan ingin melanjutkan kuliah di bidang teknik sanggup memilih pelajaran seperti matematika, fisika tanpa mengambil pelajaran biologi. “Sebaliknya jikalau murid ingin mengambil kedokteran bisa jadi menggunakan jam pelajaran untuk mapel biologi kemudian kimia. Tanpa harus mengambil matematika tingkat lanjut,” paparnya.
Anindito berharap hal itu dapat tambahan membantu fokus siswa di merancang pengetahuan yang dimaksud relevan untuk minat kemudian rencana studi murid selanjutnya.
Pilihan editor: Pengamat Skor Pengangkatan Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu sebagai Kompromi Transisi
Artikel ini disadur dari P2G Khawatir Penghapusan Jurusan di Jenjang SMA Membuat Guru Kehilangan Jam Mengajar
