Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi kesekian kalinya melakukan reshuffle kabinet jelang masa pemerintahannya rampung tiga bulan mendatang. Pergantian kemudian pengangkatan jabatan menteri di dalam ujung kekuasaannya itu menuai sorotan pengamat.
Lantas apa kata mereka?
Sebelumnya, Jokowi melantik tiga anggota kabinet baru, per individu Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Wakil Menteri Penyertaan Modal Yuliot Tanjung dalam Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.
Thomas atau biasa disapa Tommy merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Demikian juga Sudaryono, diketahui sebagai penduduk dekat Ketua Umum Partai Gerindra itu. Sedangkan Yuliot Tanjung merupakan pegawai negeri pada Kementerian Investasi.
1. Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan diperkenalkan Thomas sebagai bagian kementerian keuangan adalah untuk memuluskan transisi. Tommy akan terlibat di penyusunan rancangan APBN 2025. Sebagai Wamenkeu II, ia akan menguatkan koordinasi dengan regu gugus tugas sinkronisasi.
Bila sebelumnya penting mengundang grup untuk mengeksplorasi perihal keuangan negara, Sri Mulyani menyatakan pada waktu ini tak diperlukan lagi. “Enggak wajib ada reuni khusus sebab sekarang Mas Thomas sudah ada ada di dalam sini,” kata ia pada konfrensi pers perkenalan wamen baru pada Kementerian Keuangan, Kamis 18 Juli 2024.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Wadah Nusantara untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan justru mengkritisi pemilihan Wamenkeu II yang mana merupakan keponakan Prabowo itu. Menurut Misbah, pelantikan kali ini jadi akomodasi politik. Penunjukan itu berkemungkinan menyebabkan konflik kepentingan dan juga nepotisme.
“Berpotensi memunculkan conflict of interest lalu nepotisme,” kata beliau pada waktu dihubungi pada Kamis, 18 Juli 2024.
Misbah berpendapat, hal itu akan kian terlihat ketika Prabowo dilantik sebagai Presiden nanti kemudian Thomas Djiwandono masih dipertahankan, atau bahkan diangkat berubah menjadi menteri keuangan. Saat ini, menurut Misbah, tidak ada diperlukan Wamenkeu baru, mengingat masa kepemimpinan Presiden Jokowi tinggal sekitar empat bulan.
“Tidak ada sesuatu yang dimaksud mendesak untuk disikapi secara fiskal,” kata beliau lagi.
Pihaknya menyatakan memang sebenarnya perlu upaya untuk memasukkan program-program prioritas Prabowo di APBN 2025. Semuanya akan dilihat pada Nota Keuangan juga RAPBN yang akan dibacakan Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus nanti, dikarenakan di dalam KEM PPKF 2025 belum cukup terlihat.
“Tapi harusnya bukanlah ponakannya Pak Prabowo sendiri yang dimaksud ditunjuk, sanggup profesional yang lain,” ujarnya.
2. Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik BRIN Lili Romli
Menanggapi langkah Presiden Jokowi me-reshuffle kabinet atau menambah duta menteri di kabinet, menurut Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik Badan Investigasi lalu Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli tak ada urgensi atau situasi yang digunakan mendesak bagi Kepala Negara untuk melakukan hal itu.
“Dengan sisa waktu yang hanya sekali tinggal beberapa bulan, rakyat akan mengawasi tak ada urgensinya mengangkat para wamen tersebut,” papar Lili, Kamis.
Menurut Lili, warga akan meninjau pelantikan para Wamen itu sebagai event bagi-bagi jabatan. “Publik akan cenderung mengamati ini sebagai bagi-bagi jabatan sekadar daripada untuk meningkat kinerja kementerian,” katanya.
3. Pengamat kebijakan pemerintah UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno
Pengamat urusan politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno memandang langkah Presiden Jokowi melantik tiga delegasi menteri Kabinet Negara Indonesia Maju pada sisa masa jabatan periode 2019-2024 sebagai upaya akselerasi kinerja menteri. Kebijakan itu juga disebut sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja kementerian.
“Tentu untuk mengakselerasi kinerja menteri. Kedudukan wamen dalam situ. Melipatgandakan capaian kinerja menteri,” kata Adi terhadap media, Kamis.
Di sisi lain, menurut dia, tindakan Jokowi juga akan dianggap sebagai upaya bagi-bagi kekuasaan mengingat sisa pemerintahannya hanya sekali tinggal tiga bulan. Apalagi, Adi juga tidaklah yakin akselerasi kinerja menteri dapat direalisasikan pada kurun singkat tersebut. Namun, kata dia, setidaknya adanya tambahan tempat wamen sanggup mengantisipasi ekonomi yang tersebut tak stabil.
“Setidaknya bisa saja mengantisipasi kondisi perekonomian yang tak stabil, up and down tak menentu,” katanya.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | ILONA ESTHERINA
Pilihan editor: Fakta-fakta Menarik Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Pemerintahannya Rampung 20 Oktober Nanti
Artikel ini disadur dari 3 Pengamat Soroti Langkah Jokowi Reshuffle Kabinet di Penghujung Kekuasaan
