Ibukota – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Nusantara (KemenP2MI) resmi bekerja mirip dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk mendirikan sistem tata kelola pekerja migran Nusantara yang tambahan baik.
“Kami ingin memulai pembangunan sistem yang tersebut lebih lanjut baik pada konteks sistem tata kelola pekerja migran Tanah Air dalam kementerian ini,” ujar Menteri P2MI Abdul Kadir Karding pada waktu melakukan penandatanganan MoU ke kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, di siaran pers KemenP2MI pada Rabu.
Karding menjelaskan bahwa nantinya PP Muhammadiyah akan berperan penting pada proteksi serta pemberdayaan pekerja migran Nusantara dengan memberikan pendampingan sejak di pelatihan pada konteks psikologis lalu pemahaman keagamaan.
Selain itu, banyak anak-anak pekerja migran yang dimaksud miliki akses terbatas berhadapan dengan pendidikan, kemudian Menteri Karding menggalakkan PP Muhammadiyah untuk membantu pada hal tersebut.
Karding juga memohon PP Muhammadiyah untuk membantu purna-pekerja migran Nusantara di hal wirausaha.
“Bahwa dia kembali ini jarak jauh lebih banyak baik daripada sebelum ia bekerja, artinya pendampingan wirausaha, pendampingan manajemen, pendampingan psikologis,” kata Karding.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memaparkan pihaknya terus-menerus ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
“Selalu ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa juga negara secara spesifik merintis langkah-langkah pemberdayaan warga khususnya untuk pekerja migran Indonesia,” kata Ketum Haedar Nashir.
Kami ambil tentu dari hulunya lewat sosialisasi, kemudian pembekalan pengetahuan, keterampilan sekaligus juga hal-hal yang mana dipandang perlu bagi calon-calon pekerja migran, tambahnya.
Selain MoU, dikerjakan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Pemberdayaan KemenP2MI Muh. Fachri dengan Ketua Majelis Pemberdayaan Warga PP Muhammadiyah Nurul Yamin.
Artikel ini disadur dari KemenP2MI sinergi dengan PP Muhammadiyah bangun sistem tata kelola PMI
