JAKARTA – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai berbagai elemen publik yang mengatur aksi pada DPR tergerak dikarenakan hati nurani, ketika mengawasi DPR yang tersebut akan mengesahkan RUU Pilkada. Presiden ke-5 RI yang disebutkan menegaskan pada waktu ini darurat konstitusi.
“Hari ini saya mendapat laporan begitu banyak pergerakan seluruh elemen publik termasuk civil society serta mahasiswa. Semua tergerak dikarenakan nuraninya dan juga tentunya untuk menyelamatkan demokrasi,” kata Megawati di acara pemberian dukungan calon kepala wilayah di tempat Kantor DPP PDIP, DKI Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).
Megawati pun memohonkan untuk para kader partai berlambang banteng itu untuk turut mengawal, serta tiada berantai meninjau Situasi darurat demokrasi. “Jadi jangan enak-enak saja, ini darurat konstitusi,” kata Megawati.
Bahkan, Megawati menilai bahwa adanya tindakan anulir terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) melalui Revisi UU Pilkada, merupakan tindakan melanggar konstitusi. “Amanat konstitusi ini sangat jelas, lalu tegas, jangan coba-coba untuk merubahnya kecuali di tempat manakah boleh terjadi amandemen?” katanya.
“Saya engga mau salah aturan. Hehe gila. Jadi apa amanat ini? Tidak bisa jadi ditafsirkan lain. Karena itulah mengingkari putusan MK, identik cuma artinya dengan pelanggaran konstitusi,” sambungnya.
